Jokowi Akhirnnya Akan Melakukan Perlawanan Terhadap Perkara Di Papua

Berita Terbaru Politik – Presiden Joko Widodo serta Menteri Komunikasi serta Informatika Johnny Gram Platte mengajukan banding atas putusan Majelis hukum Tata Usaha Negeri( PTUN) Jakarta terpaut permasalahan pemblokiran koneksi internet Papua. PTUN tadinya memvonis Presiden serta Menkominfo sudah melaksanakan pelanggaran hukum atas pemblokiran internet di Papua pada 2019 kemudian. Langkah pemerintah mengajukan banding ini dikenal dari pesan yang dikirimkan PTUN kepada Pimpinan Universal AJI Abdul Manan selaku penggugat.” Ya telah diterima suratnya,” kata Abdul Manan kepada wartawan pada Jumat( 19/ 6/ 2020) malam.

Jokowi Akhirnnya Akan Melakukan Perlawanan Terhadap Perkara Di Papua

Abdul Manan menerima 2 pesan yang tiap- tiap memberitahukan kalau Presiden Jokowi serta Menkominfo mengajukan banding. Pesan ditandatangani oleh Panitera Muda Masalah PTUN Jakarta Sri Hartanto.” Kalau pada bertepatan pada 12 Juni 2020 Pihak Tergugat II sudah melaporkan banding terhadap vonis Majelis hukum Tata Usaha Negeri Jakarta No: 230/ Gram/ TF/ 2019/ PTUN- JKT bertepatan pada 3 Juni 2020,” demikian tertulis dalam pesan tersebut. Sedangkan itu, pihak Istana Kepresidenan ataupun juga Kemenkominfo belum buka suara soal upaya banding ini. wartawan telah berupaya mengonfirmasi kepada Staf Spesial Presiden bidang Hukum Dini Purwono. Tetapi yang bersangkutan tidak bersedia berikan penjelasan.

Majelis hakim Majelis hukum Tata Usaha Negeri Jakarta tadinya memutuskan, Presiden Jokowi serta Menkominfo bersalah atas pemblokiran internet di Papua serta Papua Barat. Pemblokiran internet dicoba pada Agustus 2019 kemudian menyusul kerusuhan yang terjalin sebab aksi demonstrasi di Papua serta Papua Barat.” Melaporkan aksi pemerintah yang dicoba tergugat I serta II merupakan perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Pimpinan Nelvy Christin dalam persidangan pembacaan vonis, Rabu( 3/ 6/ 2020).

Pihak tergugat I merupakan Menteri Komunikasi serta Informatika, sebaliknya tergugat II merupakan Presiden Jokowi. Majelis hakim menghukum tergugat I serta II membayar bayaran masalah sebesar Rp 457. 000 Bagi majelis hakim, Internet merupakan netral, dapat digunakan buat perihal yang positif ataupun juga negatif. Tetapi, bila terdapat konten yang melanggar hukum, hingga yang harusnya dibatasi merupakan konten tersebut. Oleh sebab itu, majelis hakim memperhitungkan pemerintah melanggar hukum atas aksi throttling bandwith yang dicoba pada 19- 20 Agustus 2019, aksi pemutusan akses internet semenjak 21 Agustus hingga 4 September 2019 serta lanjutan pemutusan akses internet semenjak 4 sampai 11 September 2019.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *